PNBP-BPPT

Halaman Utama

Selamat Datang


Sesuai dengan penjelasan Undang-Undang No. 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) bahwa dalam upaya pencapaian tujuan nasional sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pemerintah menyelenggarakan kegiatan pemerintahan dan pembangunan nasional. Oleh karena itu, peranan Penerimaan Negara Bukan Pajak dalam pembiayaan kegiatan dimaksud penting dalam peningkatan kemandirian bangsa dalam pembiayaan Negara dan pembangunan.

Aplikasi PNBP adalah aplikasi untuk mengetahui seluruh penerimaan pemerintah pusat yang bukan berasal dari penerimaan perpajakan. PNBP adalah salah satu komponen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagai bagian dari pendapatan/penerimaan negara.

Tujuan Perumusan Undang-undang Penerimaan Negara Bukan Pajak

  1. menuju kemandirian bangsa dalam pembiayaan Negara dan pembiayaan pembangunan melalui
    optimalisasi sumber-sumber Penerimaan Negara Bukan Pajak dan ketertiban administrasi
    pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak serta penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak ke Kas Negara;
  2. lebih memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat berpartisipasi dalam pembiayaan pembangunan sesuai dengan manfaat yang dinikmatinya dari kegiatan-kegiatan yang menghasilkan Penerimaan Negara Bukan Pajak;
  3. menunjang kebijaksanaan Pemerintah dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi,
    pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya serta investasi di seluruh wilayah Indonesia;
  4. menunjang upaya terciptanya aparat Pemerintah yang kuat, bersih dan berwibawa, penyederhanaan prosedur dan pemenuhan kewajiban, peningkatan tertib administrasi keuangan dan anggaran Negara, serta peningkatan pengawasan.

Dalam rangka memenuhi kebutuhan pengelolaan PNBP yang sesuai dengan tuntutan perkembangan ekonomi, sosial dan teknologi termasuk tuntutan adanya partisipasi masyarakat dalam pembangunan nasional, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) sebagai salah satu lembaga yang memiliki PNBP telah membuat aplikasi PNBP online yang dapat langsung diakses oleh masyarakat luas.  Selain itu BPPT juga telah menyusun tarif atas jenis PNBP yang berlaku di BPPT dan telah ditetapkan oleh pemerintah melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku di BPPT. Jenis PNBP yang berlaku di BPPT terdiri atas 20 jenis penerimaan pada 19 Satker yang ada di BPPT, berdasarkan Peraturan Kepala BPPT No. 176 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) dan Pelaporan Keuangan pada Satuan Kerja Sekretaris Utama/Pusat/Balai Besar/Balai/UPT di lingkungan BPPT dirubah dengan Peraturan Kepala BPPT No. 008 Tahun 2014, terdiri atas 1 Satker BLU dan 18 Satker PNBP di 5 (lima) Wilayah dan Satker Pusat yaitu:

1. DKI Jakarta

  • UPT Hujan Buatan 
  • Balai Teknologi Survey Kelautan
  • Balai Rekayasa Desain dan Sistem Teknologi 
  • Balai IPTEKnet

2. Banten

  • Balai Besar Teknologi Kekuatan Struktur
  • Balai Besar Teknologi Energi
  • UPT. Laboratorium Aero Gasdinamika dan Getaran 
  • Balai Inkubator Teknologi
  • Balai Termodinamika Motor dan Propulsi
  • Balai Teknologi Lingkungan
  • Balai Mesin Perkakas, Teknik Produksi dan Otomasi
  • Balai Pengkajian Bioteknologi
  • Balai Pengkajian Teknologi Polimer

3. Lampung

  • Balai Besar Teknologi PATI

4. Yogyakarta

  • Balai Pengkajian Dinamika Pantai

5. Bali

  • UPT. Pengembangan Seni dan Teknologi Keramik dan Porselin Bali

6. Surabaya

  • Balai pengkajian dan Penelitian Hidrodinamika

Diharapkan dengan adanya Aplikasi PNBP Online, optimalisasi keterbukaan informasi dalam pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak dapat tercapai guna mewujudkan pelayanan pemerintah yang bersih, profesional dan akuntabel untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang baik.

Baris 1 sampai 1 dari 1
Copyright © 2014 PDIS@BPPT. All rights reserved.